Trustycopywriter's Blog

Rumah Untuk Si Miskin | 02/11/2011

Rumah adalah kebutuhan sangat penting dan mendasar. Namun, rumah yang layak huni tampaknya masih menjadi sebuah mimpi indah bagi rakyat miskin. Apalagi, jika pemerintah tidak tegas dan hanya terus memikirkan soal keuntungan pribadi semata.

Sejatinya, kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai 63 tahun benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Makna kemerdekaan adalah bebas dari belenggu penjajahan, bebas dari rasa ketakutan dan bebas dari kemiskinan. Namun, kebanyakan rakyat miskin masih hidup di bawah ketakutan. Takut rumah mereka tiba-tiba digusur karena menempati tanah-tanah Negara, sementara mereka tak mampu membeli tanah untuk mendirikan rumah. Mereka yang tidak memiliki rumah dan terpaksa tidur di emperan-emperan toko takut dikejar-kejar petugas penertiban. Padahal, tujuan kemerdekaan seperti yang tercantum dalam dasar Negara kita, warga Negara memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi Negara. Yang paling utama adalah papan, sandang dan pangan. Baru kemudian pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Hal inilah yang selama hampir 20 tahun mengusik hati dan pemikiran Panangian Simanungkalit. Menurut pandangannya dalam buku Rumah Untuk Rakyat, kalau papan terpenuhi, maka manusia Indonesia akan lebih bermartabat karena itu merupakan kebutuhan sangat penting dan mendasar.

10 tahun bangsa ini melewati masa reformasi ternyata juga belum dapat memberikan harapan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan perumahan rakyat. Panangian menilai  reformasi bergulir tanpa persiapan substitusi ideologi baru guna menangani berbagai masalah yang terkait dengan pembangunan negeri ini, tak terkecuali masalah pembangunan perumahan.

Dari sejumlah data yang berhasil dikumpulkan Panangian selama hampir 20 tahun, ia paparkan  angka kekurangan rumah yang mencapai 9 juta unit. Angka ini merupakan perwakilan dari rakyat yang hidup miskin dan terpaksa bernaung di kolong-kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, bantaran sungai, emperan toko dan tempat-tempat lain yang boleh disebut tidak manusiawi. Sedangkan sebagian besar mereka yang memiliki rumah ternyata termasuk dalam kategori kurang layak huni, bahkan tidak layak huni. Hal ini dilihat dari segi lokasi, struktur bangunan, kondisi lingkungan, dan fasilitas mck.  Dari angka 51 juta unit rumah, hanya 17 unit rumah saja yang layak huni. Sisanya 34 juta unit masuk dalam kategori kurang layak huni. Jika angka 34 ini dikalikan 4 orang, berarti terdapat 136 juta rakyat Indonesia yang tinggal di rumah-rumah kurang layak. Dari 34 juta unit rumah tersebut, sebanyak 13,6 juta unit rumah berada di pedesaan dan 17,4 juta unit rumah kurang layak berada di perkotaan. Berdasarkan data dari kantor Menpera bahkan didapat sekitar 15.000 lokasi pemukiman kumuh di seluruh wilayah tanah air. Secara umum, permukiman-permukiman kumuh tersebut menempati area seluas 65.000 hektar dan dihuni oleh sekitar 30 juta jiwa. Hingga tahun 2007, kawasan kumuh di Jakarta tercatat 40 persen. Padahal sebelumnya hanya 35 persen. Dengan kata lain, tercatat 266,4 kilometer persegi kawasan di Jakarta termasuk daerah kumuh yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Ini merupakan tantangan kota Jakarta ke depan yang harus mampu menjadi miniatur atau contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal perumahan.  Kalau Jakarta saja sebagai ibukota Republik Indonesia belum mampu mengatasi masalah perumahan, agaknya kita tak dapat berharap banyak akan terjadi perbaikan pembangunan perumahan dan pemukiman di daerah-daerah lain di Indonesia.

Padahal, kebijakan penataan dan pengaturan pembangunan perumahan telah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Hal ini diatur dalam UU no.1/1964 yang mengacu pada UU no.6/1962 tentang Pokok-pokok Perumahan. Sejak tahun 1973, perumahan semakin memperoleh tempat dalam kebijakan pembangunan nasional, tercantum dalam GBHN 1973  yang menyatakan perlunya perhatian  lebih konkret dan maksimal bagi perumahan rakyat serta perlunya diciptakan sistem pembiayaan dan  dilakukan penyuluhan terhadap publik masyarakat tentang rumah yang layak dan sehat.

Dalam pembangunan perumahan nasional harus bernafaskan filosofi, nilai-nilai, hakikat dan semangat tumbuh kembang dalam budaya Indonesia. Tujuan pembangunan nasional tak bisa lepas dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu kemudian diejawantahkan dalam kittah kemerdekaan, bahwa Negara harus melindungi dan mengayomi seluruh rakyatnya. Nilai-nilai dan kittah kemerdekaan itu lalu diamanatkan dalam UUD 1945 (Amandemen, Pasal 28 H ayat 1) bahwa setiap warga Negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan hidup yang layak dan sehat. Adalah kewajiban bagi penyelenggara Negara (pemerintah) dalam memenuhi hak kebutuhan dasar (papan) bagi seluruh anak bangsa.

Panangian menyinggung implementasi pembangunan perumahan untuk rakyat selama ini lebih banyak mengalami penyimpangan. Penjualan rusunami dan rusunawa bersubsidi di Jakarta saja ternyata salah sasaran. Pembangunan rusunami dan rusunawa yang terealisir rata-rata hanya 1.000 unit per tahun. Padahal kebutuhan merelokasi warga di kawasan kumuh memerlukan 125.000 unit. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta menangani kawasan kumuh. Aparat pemerintah lebih gemar menggusur rumah-rumah warga miskin kota tanpa mencarikan alternatif solusi yang tepat.

Dalam buku ini Panangian mengajak kita untuk belajar dari sejarah pembangunan perumahan yang pernah mewarnai kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Pada masa Revolusi Industri di Inggris (akhir abad ke19), karena upah yang diperoleh sangat rendah, para buruh merasa kesulitan untuk sekedar menyewa rumah yang layak. Tak ada pilihan lain bagi mereka dan keluarganya selain mendirikan gubuk-gubuk di kawasan kumuh. Untuk melepaskan derita yang dirasakan, mereka melampiaskannnya dengan melakukan tindak kejahatan dan kriminal di jalanan. Akibatnya kota-kota besar di Inggris seperti Liverpool, Manchester dan Birmingham serta kota-kota besar lainnya menjadi ajang “pesta kriminalitas” jalanan yang dilakukan masyarakat dari perkampungan kumuh. Hal serupa juga pernah terjadi di New York, AS yang pernah dikenal sebagai “ibukota kejahatan” lantaran banyak perkampungan kumuh yang mengelilingi kota New York. Tapi, untunglah pemerintah Inggris dan AS segera menyadari kekeliruannya. Pemerintah Inggris misalnya bukan menggusur mereka. Namun, justru mendirikan rumah-rumah khusus bagi kaum buruh yang lebih baik. Membangun pemukiman kumuh menjadi daerah yang lebih tertata rapi. Para buruh tersebut bahkan dilibatkan dalam pembangunan pemukiman itu. Hasilnya, penduduk yang tadinya miskin menjadi lebih sejahtera. Begitu juga dengan kondisi kota-kota besar di Inggris tadi, berangsur-angsur menjadi kota yang bersih, rapi, nyaman dan aman dari berbagai tindak kriminal.  Di Thailand, pemerintah melakukan serangkaian program pemukiman bagi warga miskin kota dengan memberlakukan tarif sewa murah. Hasilnya, mereka tidak hanya bisa berteduh di rumah yang lebih layak, namun tingkat kesejahteraan mereka juga semakin membaik. Kini, pemukiman kumuh di Negeri Gajah Putih ini diperkirakan tinggal 3 persen dari angka 36 persen pada tahun 1960-an. Di Singapura, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat di Negara Kota tersebut telah mencapai 98 persen. Demikian pula di Malaysia. Melalui pembangunan rumah-rumah susun dengan sewa yang murah dan dibangun di kawasan yang dulunya kumuh, kini pemukiman tidak layak huni di Negeri Jiran itu tinggal 2 persen. Jauh sekali perbandingannya dengan di Indonesia yang masih mencapai angka 40 persen.

Karena itu, paradigma pembangunan perumahan nasional harus berdimensi dan melibatkan seluruh masyarakat dalam menuju kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, tidak terkecuali rakyat miskin. Namun, kondisi realitanya masih jauh dari harapan. Di sini, ada kesenjangan yang begitu menganga. Kebijakan pembangunan perumahan nasional masih memihak pada orang-orang berduit serta para pemilik modal (pengusaha, pengembang dan investor individual). Paradigma yang digunakan adalah pembangunan perumahan yang menitik-beratkan pada pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. Bukan sebaliknya, untuk kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Tugas dan orientasi pemerintah selaku penyelenggara Negara menjadi terjebak dalam koridor pihak swasta yang cenderung ingin melakukan penumpukan modal sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Pemaknaan atas rumah malah cenderung bersifat materialistis bahwa rumah adalah simbol kemapanan, rumah merupakan sarana investasi, sarana untuk mengakumulasi prestise, cara dan gaya hidup. Retorika kemakmuran pasti akan menetes ke bawah (masyarakat miskin), malah hanya melayani para pengembang dan spekulan tanah. Akibatnya, hak atas perumahan terutama untuk kalangan miskin dipandang sebagai seolah-olah sebagai hadiah dari pemerintah kepada rakyat, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah. Paradigma yang digunakan tidak lagi melibatkan masyarakat dan jauh dari pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pandang seperti ini jelas suatu kekeliruan yang sangat mendasar.

Menurut Panangian ada dua peranan pemerintah dalam pembangunan perumahan yang diterapkan di Negara-negara di dunia. Pertama, pemerintah sebagai pembangun perumahan (provider) atau paling tidak memfasilitasi pembangunan perumahan. Kedua, pemerintah sebagai pengendali pembangunan perumahan. Apapun peranan yang dipilih dan dikedepankan, hampir semua Negara benar-benar telah memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi warga negaranya berupa rumah yang layak huni dan sekaligus mampu meningkatkan taraf hidup rakyat miskin.

 

Buku: Rumah Untuk Rakyat. DR.Ir.Panangian Simanungkalit, Msc,RIM.219Hal

Pernah diterbitkan di harian KOMPAS, Minggu 13 September 2009


Posted in Review Buku

Leave a Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: